Soal USKP A dan Pembahasan

Soal 1

Batas waktu bagi pemotong PPh Pasal 21 untuk memberikan bukti pemotongan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap adalah ...

a.Paling lama 1 (satu) minggu setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja

b.Paling lama 2 (dua) minggu setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja

c.Paling lama 3 (tiga) minggu setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja

d.Paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja

Pembahasan

Jawaban : D

Berdasarkan Per No. 31/PJ/2012 Pasal 23 disebutkan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.

Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang PribadiSoal 2
Bagi pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada selain pegawai tetap harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak pada saat …

a.	Setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 21
b.	Setiap masa melakukan pemotongan PPh Pasal 21
c.	Setiap bulan melakukan pemotongan PPh pasal 21
d.	Setiap akhir bulan melakukan pemotongan PPh Pasal 21

Pembahasan

Jawaban : A

Berdasarkan Per No. 31/PJ/2012 Pasal 23 ayat 3 disebutkan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 26.

Referensi

1.     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

2.     Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Soal 3
Alex adalah bujangan yang bekerja sebagai tukang ojek di wilayah Kebon Jeruk. Pada bulan Februari 2013 mengalami kecelakaan dan terpaksa harus menjalani operasi patah tulang di rumah sakit. Meskipun demikian, Alex masih beruntung karena seluruh biaya operasi yang besarnya Rp25.000.000,00 dibayar oleh perusahaan asuransi “Jasa Cidera” yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh asuransi “Jasa Cidera” atas santunan asuransi yang diberikan kepada Alex adalah ...  

a.	Rp0 karena dikecualikan dan objek pemotongan PPh Pasal 21
b.	Rp0 karena santunan asuransi bagi Alex bukan merupakan penghasilan
c.	Rp1.250.000,00 karena bagi Alex santunan asuransi merupakan penghasilan
d.	Rp2.500.000,00 karena merupakan penghasilan yang bersifat final

Pembahasan

Jawaban : A

Berdasarkan Per No. 31/PJ/2012 Pasal 8 ayat 1disebutkan salah satu yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Referensi

1.     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

2.     Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Soal 4
Usaha dagang Maju Tak Gentar (Hary) terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pulogadung mempunyai usaha dagang perdagangan aceran bahan bangunan. UD Maju Tak Gentar (09.888.777.0-073.000) menggunakan pembukuan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Transaksi yang dilakukan adalah :

·         Tanggal 8 Januari 2013 membayar biaya sewa gudang sebesar Rp9.000.000,00 Penerima pembayaran adalah Widodo (non NPWP)

·         Tanggal 15 Januari 2013 membayar biaya sewa peralatan pesta sebesar Rp6.000.000,00. Penerima pembayaran adalah Wajinah (non NPWP)

·         Tanggal 27 Januari 2013 membayar biaya notaris sebesar Rp15.000.000,00. Penerima pembayaran adalah Firma Waginah, SH (02.444.555.6-001.000)

Atas pembayaran sewa gudang sebesar Rp 9.000.000 tersebut ...

a.	UD Maju Tak Gentar harus memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp900.000,00
b.	UD Maju Tak Gentar harus memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp900.000,00 jika sudah mendapatkan penetapan sebagai pemotong pajak dan Kepala KPP Pratama Jakarta Pulogadung
c.	UD Maju Tak Gentar bukan pemotong pajak karena merupakan wajib pajak orang pribadi
d.	Tidak ada jawaban yang benar

Pembahasan

Jawaban :  B

Berdasarkan KEP No. 227/PJ/2002 pasal 4 disebutkan bahwa Tata Cara pelunasan Pajak Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Referensi

1.     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

2.     Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 227/Pj./2002 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan


https://bit.ly/2W1pmAK